DIVERSI : Jurnal Hukum
- » Penerapan Sanksi Adat Melayu dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura
- » Hukum Adat tentang Harta Perkawinan dalam Kosmologi Osing Banyuwangi
- » Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E Commerce
- » Freies Ermessen Sebagai Tindakan atau Keputusan Pemerintah Ditinjau dari Pengujiannya
- » Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha...
- » Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi...
- » Keabsahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 Mengenai Pelepasan Hak...
- » Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT Tirta...
- » Keududukan Hukum Para Pihak dalam Sengketa Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex...
- » HUKUM KEKUAS AAN DAN DEMOKRASI MASA YUNANI KUNO
- » Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum...
- » Kajian Yuridis tentang Kekuatan Pembuktian Pendapat Ahli dalam Proses Pemeriksaan...
- » Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum...
- » Pembentukan Hukum yang Bermoral Dalam Dimensi Memaknai Kembali Ideologi Pancasila
- » Kewajiban Notaris Untuk Menghadirkan Saksi dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit...
- » Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan...
- » Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam...
- » Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di...
- » Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktik Peradilan
- » Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi...
- » Pemakaian Tanah Negara Bekas Tanah Warisan oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing
- » Konstruksi Hukum Konsep Kewenangan Bantuan Hukum oleh Notaris dalam Perspektif...
- » Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternatif Dispute Resolution (ADR)
- » Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris
- » Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang