Record Details

Pembentukan Hukum yang Bermoral Dalam Dimensi Memaknai Kembali Ideologi Pancasila

DIVERSI : Jurnal Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Pembentukan Hukum yang Bermoral Dalam Dimensi Memaknai Kembali Ideologi Pancasila
 
Creator Hasib, Mohammad
 
Description Hukum yang dilegitimasi oleh pemerintah berkecenderungan kepada hukum yang tidak beradab atau bermoral. Alih-alih ditujukan untuk keadlian dan kepastian di masyarakat, hukum yang dibuat justru hanya untuk melindungi kaum-kaum kapitalis pemodal dan pemerintahan kolega. Masyarakat seringkali dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat hukum yang diundangkan pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari banykanya perkara judicial review di Mahkamah Konstituisi yang diputus dengan amar putusan mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Padahal, hukum yang beradab dan bermoral selalu dibuat oleh lembaga yang bermoral juga. Jika nyatanya banyak hukum yang mereduksi hak- hak masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa dalam pembentuk hukum sebenarnya tidak memiliki moral baik untuk membuat hukum. Pancasila sebagai bintang penuntun (leistar) sebenarnya telah memberikan pedoman untuk membentuk hukum yang bermoral yang partisipatif dan aspiratif melalui mekanisme demokrasi permusyawaratan, hukum disebut bermoral jika bermuara dan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Oleh sebab itu perlu adanya reaktualisasi kembali, penghayatan kembali danpemahamanan kembali ideologi Pancasila bari para pembentuk hukum dan bagi lembaga pembentuk hukum agar menghasilkan hukum yang bermoral, sehingga hukum yang dibentuk dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Publisher UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
 
Date 2018-05-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/152
10.32503/diversi.v2i2.152
 
Source DIVERSI : Jurnal Hukum; Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum; 484-501
DIVERSI : Jurnal Hukum; Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum; 484-501
2614-5936
2503-4804
10.32503/diversi.v2i2
 
Language eng
 
Relation https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/152/130
 
Rights Copyright (c) 2018 DIVERSI