Record Details

TEORI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERKAIT PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DESA

Jurnal Independent

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title TEORI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERKAIT PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DESA
 
Creator SH.MKn, Adang Moelyono
 
Description Penetapan sanksi dalam Peraturan Daerah, apapun jenis dan bentuk sanksi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan pada daerah dalam merumuskan Peraturan Daerah pidana dan diorientasikan pada standar tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelanggaran Peraturan Daerah itu Kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah pada hakikatnya dapat dikatakan pula sebagai bagian “politik kriminal” atau “criminal policy”. Menurut Marc Ancel, “criminal policy” dapat diberikan pengertian sebagai the rational organization of the control of crime by society.
 
Publisher Universitas Islam Lamongan
 
Contributor —
 
Date 2017-09-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/88
10.30736/ji.v5i2.88
 
Source Jurnal Independent; Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent; 71-76
Jurnal Independent; Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent; 71-76
2775-1090
2338-7777
10.30736/ji.v5i2
 
Language ind
 
Relation http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/88/84
 
Rights Copyright (c) 2019 Jurnal Independent