Record Details

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT DAERAH DARI JERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Independent

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT DAERAH DARI JERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI
 
Creator Munib, M. Abdim
 
Description Gencarnya upaya pemberantasan korupsi, terutama di daerah, terkadang dapat mengakibatkan pejabat publik enggan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik dengan dalih khawatir akan terjerat dalam tuduhan tindak pidana. Padahal di sisi lain, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terdapat asas subsideritas. Dengan penerapan asas ini perlindungan hukum kepada setiap pejabat publik di daerah sebenarnya sudah diberikan dengan adanya asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana, termasuk pidana korupsi, yaitu dengan menjadikan penegakan hukum pidana sebagai alternative pemulihan terakhir setelah penyelesaian bidang hukum perdata maupun hukum administrasi sudah tidak mampu memberikan penyelesaian. Jika prinsip ini dipegang teguh oleh aparat penegak hukum yang berwenang, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, maka Kepala Daerah akan dengan tenang menunaikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkannya.Kata Kunci; Perlindungan hukum, korupsi, pemerintah daerah,  pelayanan public 
 
Publisher Universitas Islam Lamongan
 
Contributor —
 
Date 2020-03-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/110
10.30736/ji.v8i1.110
 
Source Jurnal Independent; Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent; 237 - 252
Jurnal Independent; Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent; 237 - 252
2775-1090
2338-7777
10.30736/ji.v8i1
 
Language ind
 
Relation http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/110/pdf
 
Rights Copyright (c) 2020 Jurnal Independent