- » PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK...
- » KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- » FORMULASI / MODEL SISTEM PEMIDANAAN ANAK DI INDONESIA
- » TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical...
- » KONSEPSI KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- » KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945
- » KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA
- » PRINSIP-PRINSIP KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA
- » KEADILAN DALAM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
- » ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DESA SENDI DI KABUPATEN MOJOKERTO
- » TINJAUAN YURIDIS KASUS "BAU IKAN ASIN" GALIH GINANJAR DAN FAIRUZ A. RAFIQ
- » PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI...
- » PENERAPAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH...
- » MAKNA PERSETUJUAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
- » EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA MASA PRA DAN PASCA KEMERDEKAAN
- » AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA...
- » SEJARAH KETATANEGARAAN PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SAMPAI 5 JULI 1959...
- » PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSAINGAN USAHA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG...
- » LEGALITAS JASA TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN...
- » KEDUDUKAN SERTA FUNGSI DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- » PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TRANSPORTASI ONLINE DALAM INDUSTRI 4.0
- » KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN...
- » PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- » KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SERTA EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DI INDONESIA
- » KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DI INDONESIA YANG AKAN DATANG