Record Details

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran

The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran
 
Creator Mayasari, Lutfiana Dwi
 
Subject Penyelundupan hukum
perkawinan campuran
perjanjian internasional
Penyelundupan hukum
perkawinan campuran
perjanjian internasional
 
Description Celah hukum pada pasal 56 UU No 1/1974 acapkali dijadikan salah satu alternatif dan jalan pintas formalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan tersebut justru dilindungi oleh regulasi. Seperti contoh kasus Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, dan perkawinan sejenis antara pasangan gay Ragil Mahardika dan suaminya Frederik Vollert yang berasal dari Jerman. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dan analisis yuridis normatif. Melalui analisis kasus penyelundupan hukum, disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum. Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenainya.Menyamakan perkawinan campuran dengan kasus penyelundupan hukum jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. Perkawinan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan hukum tidak sah baik secara agama maupun secara administratif hukum perkawinan nasional Indonesia.
Celah hukum pada pasal 56 UU No 1/1974 acapkali dijadikan salah satu alternatif dan jalan pintas formalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan tersebut justru dilindungi oleh regulasi. Seperti contoh kasus Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, dan perkawinan sejenis antara pasangan gay Ragil Mahardika dan suaminya Frederik Vollert yang berasal dari Jerman. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dan analisis yuridis normatif. Melalui analisis kasus penyelundupan hukum, disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum. Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenainya.Menyamakan perkawinan campuran dengan kasus penyelundupan hukum jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. Perkawinan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan hukum tidak sah baik secara agama maupun secara administratif hukum perkawinan nasional Indonesia.
 
Publisher Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
 
Date 2021-10-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/140
10.51675/jaksya.v1i1.140
 
Source The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law; Vol 1 No 1 (2020): April ; 37-58
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law; Vol 1 No 1 (2020): April ; 37-58
2809-3402
10.51675/jaksya.v1i1
 
Language ind
 
Relation https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/140/125
 
Rights Copyright (c) 2020 JAKSYA : The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law