Record Details

SANKSI TEGAS SERTA UPAYA HUKUM GUNA MENCEGAH TERJADINYA MONEY POLITIC PEMILU LEGISLATIF

HUKMY : Jurnal Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title SANKSI TEGAS SERTA UPAYA HUKUM GUNA MENCEGAH TERJADINYA MONEY POLITIC PEMILU LEGISLATIF
 
Creator Dairani, Dairani
 
Subject Sanksi
Upaya Hukum
Politik Uang
Pemilu
 
Description Pemilu merupakan bagian dari negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemilu juga merupakan cara memilih dan menentukan kepala negara yang juga kepala pemerintahan. Pasal 22E (2) UUD 1945 sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan pemilu. Diselenggarakannya pemilu untuk menghasilkan anggota (DPR), (DPD) dan (DPRD). Pelaksanaan pemilu yang bersih, terbuka dan adil merupakan amanah tegas konstitusi untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Namun, pelanggaran, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan masih saja terjadi dalam praktik pemilihan umum. Politik uang merupakan salah satu isu hukum yang kuat hingga saat ini dan jumlahnya terus bertambah dari tahun sebelumnya dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pilkades. Politik uang merupakan usaha untuk membuat orang lain (masyarakat) empati dengan menggunakan materi sebagai imbalan dalam transaksi perdagangan suara sebelum dan selama pemilu. Dalam artikel ini,  membahas tentang pengenaan sanksi hukum sebagai upaya hukum untuk mencegah praktik politik uang yang terjadi ketika sebuah pesta demokrasi diselenggarakan.
 
Publisher Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
 
Date 2021-11-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1514
10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182
 
Source HUKMY : Jurnal Hukum; Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum; 167-182
2807-6508
2807-6656
10.35316/hukmy.2021.v1i2
 
Language eng
 
Relation https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1514/1079
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0