Record Details

Sanksi Hukum Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Ditengah Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

JUSTNESS - Law and Religious Journal

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Sanksi Hukum Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Ditengah Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Sanksi Hukum Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Ditengah Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
 
Creator Samsul Huda
Sofiatur Rohmah
 
Description In the Covid-19 regulation, there are many community activities that are restricted by the government, postponed or even stopped. This pandemic situation also has implications for the implementation of marriages and has an impact on the wedding party support industry. In this Pandemic period, those who force themselves to hold wedding receptions are required to follow the rules that have been in effect and always heed the health protocols. If you do not comply and violate it, the event will be disbanded and will be subject to sanctions.To answer the above problems, the authors use normative or library research methods, namely reading and taking notes and processing research materials. So the author conducts research related to the subject matter with the source of legal material, and the research method used is normative legal research that departs from the existence of statutory regulations.The purpose of this study is to find out the forms of violations of the implementation of ceramics in the midst of the Covid-19 Pandemic, as well as the legal consequences of violating marriage parties during the Covid-19 pandemic.Marriage is a sacred thing for human life, not a few people, both young and old, want to immediately carry out a marriage or marriage contract and its reception, due to the number of community activities that are limited by the Government due to the Corona Disease 2019 virus, the implementation of wedding parties is also limited.
Keyword: Offense, Marriage, Covid-19
Dalam Peraturan Covid-19 terdapat banyak sekali kegiatan masyarakat yang dibatasi oleh Pemerintah, ditunda atau bahkan dihentikan. Keadaan Pandemi ini juga membawa implikasi terhadap penyelenggaraan perkawinan dan berpengaruh terhadap industri pendukung pesta perkawinan. Di masa Pandemi ini yang memaksakan diri untuk tetap menggelar resepsi perkawinan di wajibkan untuk mengikuti aturan yang telah berlaku dan selalu mengindahkan protokol kesehatan. Jika tidak mematuhinya dan melanggarnya maka acara itu akan di bubarkan serta akan dikenakan sanksi. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi penulis melakukan penelitian berkaitan pokok permasalahan dengan sumber bahan hukum, serta Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya Peraturan Perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran penyelenggaraan keramain di tengah Pandemi Covid-19, serta akibat hukum dari pelanggaran pesta perkawinan di masa pandemi Covid-19. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi kehidupan manusia, tidak sedikit orang, balk yang tua ataupun yang muda ingin segera melaksanakan perkawinan atau akad nikah beserta resepsinya, dikarenakan banyaknya kegiatan masyarakat yang dibatasi oleh Pemerintah disebabkan adanya virus Corona Disease 2019, maka dibatasi pula penyelenggaraan pesta perkawinan.
Kata Kunci: Pelanggaran, Perkawinan, Covid-19
 
Publisher STIH Zainul Hasan
 
Date 2021-12-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/11
 
Source JUSTNESS - Law and Religious Journal; Vol. 1 No. 2 (2021): December 2021; 122-143
JUSTNESS - Jurnal Hukun dan Agama; Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021; 122-143
 
Language eng
 
Relation https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/11/30
 
Rights Copyright (c) 2022 JUSTNESS : Law and Religious Journal
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0