Record Details

Criminal Act of Sexual Gratification: Fiqh Jināyah and Positive Law Perspective

Al-Ahkam

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Criminal Act of Sexual Gratification: Fiqh Jināyah and Positive Law Perspective
 
Creator Nugraheni, Nadea Lathifah
 
Subject classification crimes; sexual gratification; fiqh jināyah; positive law
 
Description This paper describes the concept of sexual gratification based on positive legal views in Indonesia and fiqh jināyah. This type of qualitative research with the method of collecting library data is also normative in looking at and approaching cases of sexual gratification. This study uses several approaches, including case, comparison, and conceptual approaches. The government has regulated the Law Number. 31 of 1999 which has been updated by Law Number. 20 of 2001 on combating corruption. Moreover, it is stated in Article 12 B that explains matters including gratuities, such as money, goods, commissions, checks, travel tickets and other public facilities. Basically, the sanction of sexual gratification has fulfilled government regulations but has not yet been applied. Thus, it is necessary to reform the law of sexual gratification in Indonesia. The theory of Mukhtalath in Islamic law can be an alternative solution to cases of sexual gratification. The synchronicity of the role of the government and the clear rules and regulations relating to cases of sexual gratuity are urgently needed to achieve justice and legal validity.[]Tulisan ini mendeskripsikan konsep gratifikasi seksual berdasarkan pandangan hukum positif di Indonesia dan fiqh jināyah. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan juga bersifat normatif dalam memandang dan melakukan pendekatan terhadap kasus gratifikasi seksual. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan kasus, perbandingan dan konseptual. Pemerintah telah mengatur UU Nomor. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Terlebih tercantum dalam pasal 12 B yang menjelaskan hal-hal yang termasuk gratifikasi, seperti, uang, barang, komisi, check, tiket perjalanan dan fasilitas umum lainya. Pada dasarnya sanksi gratifikasi seksual telah memenuhi aturan pemerintah, akan tetapi belum diaplikasikan. Dengan demikian perlu pembaharuan terhadap hukum gratifikasi seksual di Indonesia. Teori tentang Mukhtalath dalam hukum islam dapat menjadi alternatif solusi akan kasus gratifikasi seksual. sinkronisitas peran pemerintah dan jelasnya aturan perundang-undangan terkait kasus gratifikasi seksual sangat dibutuhkan demi tercapainya keadilan dan keabsahan hukum.
 
Publisher Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
 
Contributor —
 
Date 2018-04-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2358
10.21580/ahkam.2018.18.1.2358
 
Source Al-Ahkam; Volume 28, Nomor 1, April 2018; 97 - 118
2502-3209
0854-4603
 
Language eng
 
Relation https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2358/1761
 
Rights Copyright (c) 2018 Al-Ahkam
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0