Record Details

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA HUKUM KEPAILITAN

Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA HUKUM KEPAILITAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA HUKUM KEPAILITAN
 
Creator Laurencia, Tandean
 
Description Abstract: “Bankruptcy and suspension of  debt obligations is one of the dispute resolution mechanisms that parties can choose to resolve problems in an efficient and transparent manner. This mechanism is governed by Law No. 37 of 200
 On Bankruptcy and Suspension of  Debt Service (Bankruptcy Law). However, the law encountered many obstacles in the implementation process, mainly related to the protection of consumer rights. This article will cover the bankruptcy of the consumer position  and its implementation. The author notes that the position of consumers in bankruptcy is governed not only  by insolvency law but also by the Civil Code, Law No. 8 of 1999 on the protection of consumer rights. The guidelines on these regulations raise a number of problems, namely the lack of clarity and regulation as well as the violation of the principles of law. As a result, the consumer has a very weak position. Therefore, the law of default should clearly define the position of consumers; while regulations related to  its supervision must also  be strengthened; and severe penalties should also be imposed for any wrongdoing by law enforcement. At the same time, other laws must align their provisions with insolvency laws for effective implementation.
Keywords: Legal Protection, Consumer, Bankruptcy
Abstrak: “Kepailitan dan penundaan kewajiban  utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih  para pihak untuk menyelesaikan masalah secara ringkas, ekonomis dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam undang-undang nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya, undang-undang kepailitan menimbulkan banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal ini akan mencakup ketentuan mengenai kedudukan konsumen dalam kepailitan dan pelaksanaannya. Penulis mencatat bahwa yang mengatur keadaan konsumen dalam hal kepailitan bukan hanya undang-undang kepailitan tetapi juga KUH Perdata, UU No. Agustus 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dewan ini mengangkat sejumlah masalah, yaitu adanya kombinasi ambiguitas dan asynchronous serta pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, undang-undang kepailitan perlu dengan jelas menyebutkan lokasi konsumen, peraturan  pengawasan juga harus diperkuat, dan hukuman berat bagi aparat penegak hukum yang melanggar harus ditetapkan. Sementara itu, undang-undang lain perlu menyelaraskan peraturan dengan undang-undang kepailitan agar bisa diterapkan
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kepailitan
 
Publisher Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan
 
Date 2021-11-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4473
 
Source Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan; Vol. 6 No. 2 (2021): AL-YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan; 330
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan; Vol 6 No 2 (2021): AL-YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan; 330
2527-6603
2527-3175
10.55102/al yasini.v6i2
 
Language eng
 
Relation http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4473/3179
 
Rights Copyright (c) 2021 Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0