Record Details

PERAN BPD DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SUMBERKEPUH KEC.TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title PERAN BPD DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SUMBERKEPUH KEC.TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
 
Creator Pujowati, Yenik
 
Description ABSTRAKSetelah peralihan rezim dari orde baru ke reformasi Negara melahirkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, menjadi tujuh azas dan menjadipedoman bagi seluruh perangkat Negara untuk melaksanakan tugas. Ketujuh azastersebut meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran, azas kepentinganumum, azas keterbukaan, azas proporsionality, azas prfesionalitas dan azasakuntabilitas.Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi,Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa.Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untukmengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadatdan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidakbergantung sepenuhnya pada pemerintahan diatasnya dalam urusan pelaksanaanPemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pestademokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud daridemokrasi tersebut.Kata Kunci : Good Governance, Badan pemusyawaratan Desa (BPD)AbstractAfter the transition of the regime from the new order to the reform of the State gave riseto Law no. 28 of 1999. In the regulation, it becomes the seven principles and serves asthe guidance for all State apparatus to carry out the task. The seven principles cover theprinciples of legal certainty, the principles of orderliness, the principles of publicinterest, the principles of transparency, the principle of proportionality, the principle ofprofessionalism and the principle of accountability. Regional autonomy is also dividedinto Provincial, Regency / Municipal Governance and Village Government. VillageGovernment is said to be an autonomous government because in Law no. 6 Year 2014,the village is a legal community unit which has the authority to administer and regulatethe interests of the local community based on customs and origins recognized by theState. Thus the village government does not depend entirely on the government above itin the affairs of the implementation of Village Government. Villages also have theauthority to organize democratic parties and the election of village heads and BPDinstitutions is a manifestation of the democracy.Keywords: Good Governance, Village Development Board (BPD)
 
Publisher Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang
 
Date 2017-09-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/246
 
Source DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial; Vol. 2 No. 2 (2017): DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial; 57-73
2598-781X
2502-4094
 
Language ind
 
Relation https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/246/145
 
Rights Copyright (c) 2017 DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial