Antikorupsi PRAKTIK IJON POLITIK PADA KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH; STUDI KASUS KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN: pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penlitian, Pembahasan, dan Kesimpulan
Journal of Governance Innovation
View Archive InfoField | Value | |
Title |
Antikorupsi PRAKTIK IJON POLITIK PADA KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH; STUDI KASUS KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN: pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penlitian, Pembahasan, dan Kesimpulan
Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Study Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang: Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Study Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang |
|
Creator |
ata, nursasi
|
|
Subject |
Ijon Politik; Korupsi Politik; Kepla Daerah
kebijakan publik relasi informal klientalisme politik suap Dana Alokasi Khusus lemahnya penegakkan hukum pemilu monopoli pengadaan proyek Ijon Politik Dana Alokasi Khusus Korupsi Kabupaten Malang |
|
Description |
Reformasi telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan social ekonomi dan politik. Salah satu wujudnya adalah diberlakukannya desentralisasi sebagai sistem peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Selain untuk mendorong percepatan demokrtaisasi di daerah, desentralisasi juga diyakini dapat memperkecil praktik korupsi. Akan tetapi, pada praktiknya desentralisasi justru membuka kera kembali terbentuknya aliansi kekuasaan korup antara elit politik dan elit ekonomi secara massif. terutama korupsi kepala daerah yang berhubungan erat dengan praktik transaksional diantara para elit melalui ijon politik. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan Bupati malang, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bentuk dan model relasi ijon yang dioperasikan dalam pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan ijon politik dalam kasus korupsi mantan Bupati malang adalah pemberian kontrak proyek. Sementara model ijonnya berupa korupsi politik dan plitik informal guna melanggengkan praktiknya secara berkelanjutan.
Reformasi telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan social ekonomi dan politik. Salah satu wujudnya adalah diberlakukannya desentralisasi sebagai sistem peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Selain untuk mendorong percepatan demokrtaisasi di daerah, desentralisasi juga diyakini dapat memperkecil praktik korupsi. Akan tetapi, pada praktiknya desentralisasi justru membuka kera kembali terbentuknya aliansi kekuasaan korup antara elit politik dan elit ekonomi secara massif. terutama korupsi kepala daerah yang berhubungan erat dengan praktik transaksional diantara para elit melalui ijon politik. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan Bupati malang, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bentuk dan model relasi ijon yang dioperasikan dalam pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan ijon politik dalam kasus korupsi mantan Bupati malang adalah pemberian kontrak proyek. Sementara model ijonnya berupa korupsi politik dan plitik informal guna melanggengkan praktiknya secara berkelanjutan. |
|
Publisher |
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang
|
|
Date |
2022-03-31
|
|
Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
|
Format |
application/pdf
|
|
Identifier |
https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/1187
10.36636/jogiv.v4i1.1187 |
|
Source |
Journal of Governance Innovation; Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022; 65-83
2657-1714 2656-6273 10.36636/jogiv.v4i1 |
|
Language |
ind
|
|
Relation |
https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/1187/739
|
|
Rights |
Copyright (c) 2022 nursasi ata
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
|