Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik
Journal of Governance Innovation
View Archive InfoField | Value | |
Title |
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik
|
|
Creator |
Mahatir Manese, Rohit
|
|
Subject |
Kebebasan Beragama
Berkeyakinan Kebijakan Publik Kebebasan Beragama Kebijakan Publik Fredoom of Religion Belief Public Policy Freedom of Religion Public Policy |
|
Description |
Abstract Freedom of religion and belief (KBB) globally has been declared in the Universal Human Right Declaration (UDHR). In Indonesia, the concept of freedom of religion and belief has long been included in the policy as the management of religion and belief in Indonesia. This KBB is understood as a set of norms derived from international law adopted by countries. In Indonesia since entering the reform era after the collapse of the new order has a fairly high commitment to human rights and KBB. This happens because the flow of democracy is large enough to create a variety of policies regarding the management of freedom of religion and belief. But on the other hand because this policy is only fully adopted without considering the context of Indonesia, it gave birth to two policy blades. Some are very radical in defending freedom of religion and belief, but on the other side there are restrictions regarding the concept of this KBB because it follows the values of the dominant religion. So this paper is here to analyze the substance of public policy. Because KBB rules are managed by policies in a democratic Indonesian state. This paper aims to analyze the process of making KBB included in public policy in Indonesia and critique the KBB concept that applies in Indonesia. In addition, this paper tries to find alternative formulations by using the Democratic model and the Deliberative Model which emphasizes that freedom of religion and belief are the right of life of citizens and are guaranteed by the state through its policies Abstrak Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) secara global telah dideklarasikan pada Declaration Universal Human Right (DUHAM). Di Indonesia konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak lama dimasukan dalam kebijakan sebagai pengelolaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. KBB ini dipahami sebagai seperangkat norma yang berasal dari hukum internasional yang diadopsi oleh negara-negara. Di Indonesia sejak masuk era reformasi pasca runtuhnya orde baru mempunyai komitmen yang cukup tinggi atas HAM dan KBB. Hal ini terjadi karena arus demokrasi yang cukup besar hingga lahir beragam kebijakan mengenai pengelolaan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi disisi lain karena kebijakan ini hanya mengadopsi sepenuhnya tanpa menimbang dengan konteks Indonesia melahirkan dua mata pisau kebijakan. Ada yang sangat radikal membela kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun disisi yang yang lain ada pembatasan mengenai konsep KBB ini karena mengikuti nilai-nilai agama dominan. Maka tulisan ini hadir untuk menganalisis dari substansi kebijakan publik. Karena aturan KBB di kelola oleh kebijakan dalam negara Indonesia yang demokratis. tulisan ini bertujuan menganalisis proses pembuatan KBB yang masuk dalam kebijakan public di Indonesia dan mengkiritisi konsep KBB yang berlaku di Indonesia. Selain itu tulisan ini mencoba mencari rumusan alternatif dengan menggunakan model Demokrasi dan model Deliberatif Model yang menekankan bahwa kebebasan beragama dan berekeyakinan sebagai hak hidup warga negara dan dijamin negara lewat kebijakannya. |
|
Publisher |
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang
|
|
Date |
2020-03-17
|
|
Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
|
Format |
application/pdf
|
|
Identifier |
https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/389
10.36636/jogiv.v2i1.389 |
|
Source |
Journal of Governance Innovation; Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020); 53-67
2657-1714 2656-6273 |
|
Language |
eng
|
|
Relation |
https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/389/268
|
|
Rights |
Copyright (c) 2020 Rohit Mahatir Manese
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
|