Record Details

Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016)

Journal of Governance Innovation

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016)
 
Creator Mawaza, Jayyidan Falakhi
Khalil, Abdussatar
 
Subject Social Problem
Public Policy
Information and Electronic Transaction Law
Development
Public Policy
Government
Masalah Sosial
Kebijakan Publik
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Pembangunan
Kebijakan Publik
Pemerintahan
 
Description Abstrak
This article aims to know and analyze the policy of ITE Law No. 19 of 2016, which has two preferences in the formulation of strategic and political preferences. A good policy comes from social issues that are perceived by many communities and not of individual problems. Public policy is made to resolve social issues not to add or create new problems. Strategic preference in the formulation of this law departs from the problem of many crimes in the form of fraud and evasion by using electronic media. Strategic preference to see this law is passed to address the issue.  While political preferences look different about the emergence of this law. The political preference to see the emergence of this law is not separated from the interests of actors who have authority in the making of this law.  The actor who has that interest is the ruler. With this law, the ruler is increasingly in limiting and criminalizing the right to freedom of community opinion. This article specifically wants to see the extent of the tension of both preferences.
 
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 yang memiliki dua preferensi di dalam perumusan kebijakanya yakni preferensi strategis dan politis. Sebuah kebijakan yang baik berasal dari masalah social yang dirasakan oleh masyarakat banyak dan bukan dari masalah individu. Kebijakan public dibuat untuk menyelesaikan permasalan social bukan untuk menambah ataupun membuat  masalah baru. Preferensi strategis dalam perumusan Undang-Undang ini berangkat dari masalah banyaknya kejahatan berupa penipuan dan penggelapan dengan menggunakan media elektronik. Preferensi strategis melihat Undang-Undang ini disahkan untuk menanggulangi masalah tersebut.  Sedangkan preferensi politis memandang berbeda mengenai kemunculan Undang-Undang ini. Preferensi politis melihat kemunculan Undang-Undang ini tak lepas dari kepentingan para aktor yang mempunyai wewenang dalam pembuatan undang-undang ini.  Aktor yang memiliki kepentingan tersebut adalah penguasa. Dengan adanya Undang-Undang ini penguasa semakin leluasahanya dalam membatasi dan mengkriminalisasi hak kebebasan berpendapat masyarakat. Tulisan ini secara spesifik ingin melihat sejauh mana ketegangan dari kedua preferensi tersebut.
Kata Kunci: Masalah Sosial, Kebijakan Publik, UU ITE
 
Publisher Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang
 
Date 2020-03-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/386
10.36636/jogiv.v2i1.386
 
Source Journal of Governance Innovation; Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020); 22-31
2657-1714
2656-6273
 
Language eng
 
Relation https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/386/269
 
Rights Copyright (c) 2020 Jayyidan Falakhi Mawaza, Abdussatar Khalil