Record Details

Responsifitas Pemerintah Terhadap Problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Journal of Governance Innovation

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Responsifitas Pemerintah Terhadap Problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 
Creator Anwartinna, Mimin
 
Subject kebijakan publik, responsivitas pemerintah, TKI
public policy, government responsiveness, Indonesian workers
 
Description Abstract
This paper wants to analyze the government's responsiveness to the problems of the Indonesian Workers, which is still leaving a sad story. Imagine, until now there are still many cases of violence, sexual harassment, labor exploitation to the death penalty for migrant workers in Saudi Arabia the other day. This is certainly a tough task for the government to pay more attention to the firmness of the law and guarantees of protection for those who have dedicated themselves to work in foreign countries. Various cases that have emerged thus far constitute a serious threat to the government if they are not immediately responsive in handling problems. Do not let the weakness of the law make an opportunity for the activities of modern slavery because it is too loose the applicable legal rules. Serious attention from the government is needed in order to be more assertive in maintaining integrity to ensure the protection of workers in foreign countries. Migrant workers should be given high appreciation because they are foreign exchange heroes for the Indonesian state. Migrant workers also contribute in supporting the progress of the nation's economy. But until now, the government is considered to be still slow in guaranteeing their protection, as evidenced by the still rampant case reports received by the government related to labor issues. In fact, the number of Indonesian Workers always increases every year. As reported by BNP2TKI's Center for Research and Development in 2013 the number of migrant workers increased by 3.6% from 2012. The increase in the number of workers has quite an effect on the stability of the country. Where more and more workers are scattered, the more the risk of problems. Therefore an evaluation of government policy is needed in this case more focused on the policy in Law number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad, as well as on policy derivatives in Government Regulation number 4 of 2015 related to the Implementation of Supervision of the Implementation of the Placement and Protection of Workers Indonesian Work Abroad. The policy will later be used as an evaluation reference so that the government can pay more attention to what points need to be reviewed to further emphasize the policy rules related to the protection of migrant workers' protection.
Keywords: public policy, government responsiveness, Indonesian workers
 
Abstrak
Tulisan ini ingin menganalisa terkait responsivitas pemerintah terhadap problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kian hari masih menyisakan kisah pilu. Betapa tidak, hingga saat ini masih banyak terjadi kasus kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi tenaga kerja hingga pemberian hukuman mati untuk TKI di Arab Saudi tempo hari. Hal ini tentu menjadi tugas berat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan ketegasan hukum serta jaminan perlindungan bagi mereka yang telah mengabdikan diri bekerja di negara asing. Berbagai kasus yang selama ini muncul merupakan ancaman serius bagi pemerintah jika tidak segera responsif dalam menangani permasalahan. Jangan sampai lemahnya hukum menjadikan peluang bagi aktivitas perbudakan modern karena terlalu renggangnya aturan hukum yang berlaku. Diperlukan perhatian serius dari pemerintah agar dapat lebih tegas menjaga integritas untuk menjamin perlindungan tenaga kerja di negara asing. Para TKI seharusnya diberikan apresiasi tinggi mengingat mereka termasuk pahlawan devisa bagi negara Indonesia. TKI turut berkontribusi dalam mendukung kemajuan perekonomian bangsa. Namun sampai dengan saat ini, pemerintah dinilai masih lamban dalam menjamin perlindungan mereka, terbukti dengan masih maraknya laporan kasus yang diterima oleh pemerintah terkait permasalahan ketenagakerjaan. Padahal, jumlah TKI selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti laporan Puslitfo BNP2TKI di tahun 2013 jumlah TKI mengalami peningkatan sebanyak 3,6% dari tahun 2012. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut cukup berpengaruh terhadap stabilitas negara. Dimana semakin banyak tenaga kerja yang tersebar maka semakin meningkatkan resiko permasalahan. Maka dibutuhkan evaluasi kebijakan pemerintah dalam hal ini lebih menyoroti kebijakan dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta pada turunan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan evaluasi agar pemerintah dapat lebih memperhatikan poin-poin apa saja yang perlu ditinjau kembali untuk lebih menegaskan aturan kebijakan terkait jaminan perlindungan TKI.
 
 
Publisher Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang
 
Date 2019-11-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/361
10.36636/jogiv.v1i2.361
 
Source Journal of Governance Innovation; Vol. 1 No. 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 (September 2019); 49-64
2657-1714
2656-6273
 
Language eng
 
Relation https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/361/231
 
Rights Copyright (c) 2019 Journal of Governance Innovation