Record Details

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA

Negara dan Keadilan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA
 
Creator Adi Sasminto, Wigit
 
Description Salah satu kekayaan alam dari bangsa indonesia adalah sumber daya alam dari bumi laut indonesia mulai dari indahnya terumbu karang hingga jutaan bahkan milyaran ikan yang bersemayam dalam bumi laut indonesia. Namun demikian kekayaan yang berlimpah dari sumber daya alam tersebut tidak lantas menjadikan masyarakat indonesia secara umum berada dalam kondisi sejahtera dan dapat menikmati kekayaan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa hal salah satu di antaranya adalah maraknya praktek tindak pidana pencurian ikan atau yang dikenal dengan istilah illegal fhising. Sebagai wujud dan komitmen Negara dalam melindungi ekosistm laut (Ikan), pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan tujuan lahirnya Undang-undang ini dapat meminimalisir dan sekaligus mencegah terjadinya illegal fishing dan para pelaku dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: Hukum Pidana, Kriminologi, Penangkapan Ikan One of the natural resources of the Indonesian nation is the natural resources of the Indonesian sea, ranging from the beauty of coral reefs to millions and even billions of fish that reside in the Indonesian sea. However, the general recognition of these natural resources does not necessarily mean that the Indonesian people are in a prosperous condition and can enjoy this wealth. This happens because of several things, one of which is the practice of the criminal act of robbery of fish or what is known as illegal. As a manifestation and commitment of the State in protecting marine ecosystems (fish), the government has revised Law Number 31 of 2004 into Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries with the aim of this Law being able to minimize and simultaneously prevent the implementation of illegal fishing and fisheries. perpetrator Can be charged with a crime in accordance with the provisions of the proper statutory.Keywords: Criminal Law, Criminology, Illegal Fishing,
 
Publisher UNIVERSITAS ISLAM MALANG
 
Contributor —
 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/10863
10.33474/hukum.v10i2.10863
 
Source Negara dan Keadilan; Vol 10, No 2 (2021): Agustus; 99-110
2302-7010
10.33474/hukum.v10i2
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/10863/8669
 
Rights Copyright (c) 2021 Negara dan Keadilan