Record Details

PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU. NO. 8 TAHUN 2010

Negara dan Keadilan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU. NO. 8 TAHUN 2010
 
Creator hadi, samsul
 
Description Abstrak Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap timdak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani  masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan  tindak pidana pencucian uang. Jika dalam sistem peradilan pidana pencucian uang bisa diwujudkan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara.Kata kunci: tindak pidana, mney laundering, jaksa, peran Abstract The role of prosecutors in law enforcement against money laundering criminal acts is shown in the series as an officer who is obliged or authorized to deal with any matter related to the effort to account for the crime of money laundering. If in the criminal justice system money laundering can be realized with its capabilities or earnestly trying to investigate and prosecute in accordance with the juridical norms, such as based on Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering, what this prosecutor has done can categorized as an effort in the form of countering money laundering crime.Keywords: criminal act, mney laundering, prosecutor, role
 
Publisher UNIVERSITAS ISLAM MALANG
 
Contributor MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNISMA
 
Date 2018-11-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/1617
10.33474/hukum.v7i1.1617
 
Source Negara dan Keadilan; Vol 7, No 1 (2018): Agustus; 56-63
2302-7010
10.33474/hukum.v7i1
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/1617/1575
 
Rights Copyright (c) 2018 Negara dan Keadilan