PROSEDUR MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY
Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan
View Archive InfoField | Value | |
Title |
PROSEDUR MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY
|
|
Creator |
Suhastra, Pahruroji
|
|
Description |
ABSTRAKMelalui pernikahan diharapkan dapat terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, masih banyak terjadi pertikaian rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Kasus perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Perceraian memiliki banyak dampak negatif. Terutama bagi anak-anak. Upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga mutlak diperlukan. Salah satunya dengan mediasi. Bagaimanakah mediasi dalam perspektif pemikiran Wahbah Al-Zuhaily dan prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2016 yang berlaku pada Pengadilan Agama di Indonesia. Serta bagaimana prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2016 dalam perspektif pemikiran Wahbah Al-Zuhaily. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis; dalam hal ini menggambarkan dan menjelaskan fenomena konseptual. Kajian kepustakaan terhadap dengan sumber utama At-Tafsir al-Munir fi al-qidah wa al-Syari’at wa al-Manhaj dan al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaily dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan terdapat beberapa kesamaan antara prosedur mediasi yang berlaku pada Pengadilan Agama di Indonesia dengan pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam hal pentingnya mediasi dalam upaya mendamaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi antara suami istri. Demikian pula dalam prinsip-prinsip utama mediasi prosedur mediasi pada Pengadilan Agama di Indonesia sejalan dengan pemikiran wahbah al-Zuhaily dengan. Seperti dalam kualifikasi hakam atau mediator serta batas kewenangannya dalam melakukan mediasi. Terkait prosedur yang bersifat administratif PERMA No 1 tahun 2016 lebih lengkap dan terperinci. Semoga penelitian ini membawa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Wahbah Al-Zuhaily, Pengadilan Agama, PerceraianABSTRACT Through marriage, it is hoped that a harmonious and happy family can be realized. However, there are still many domestic disputes and end in divorce. Divorce cases in Indonesia are still very high. And it tends to keep increasing every year. Divorce has many negative impacts. Especially for children. Efforts to maintain absolute household integrity are required. One of them is mediation. How is mediation in the perspective of Wahbah Al-Zuhaily's thinking and the mediation procedure regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 which applies to Religious Courts in Indonesia. As well as how the mediation procedure is regulated in Supreme Court Rule (PERMA) No. 1 of 2016 in the perspective of Wahbah Al-Zuhaily’s thinking. The research conducted by the author uses the type of library research (Library Research). While the approach is descriptive analysis; in this case it describes and explains the conceptual phenomenon. A literature review of with the main source At-Tafsir al-Munir fi al-qidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj and al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu by Wahbah al-Zuhaily and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 which regulates mediation procedures in court. From the research conducted by researchers, it can be concluded that there are some similarities between the mediation procedure that applies to the Religious Court in Indonesia with the view of Wahbah al-Zuhaily in terms of the importance of mediation in efforts to reconcile disputes and disputes that occur between husband and wife. Similarly, in the main principles of mediation, the mediation procedure in the Religious Court in Indonesia is in line with the thinking of wahbah al-Zuhaily. As in the qualification of the judge or mediator and the limits of his authority in mediating. Related to the administrative procedure of PERMA No. 1 of 2016 is more complete and detailed. Hopefully this research brings benefits both theoretically and practically to all stakeholders. Keywords: Mediation, Mediator, Wahbah Al-Zuhaily, Religious Court, Divorce
|
|
Publisher |
Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan
|
|
Contributor |
—
|
|
Date |
2021-10-12
|
|
Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
|
Format |
application/pdf
|
|
Identifier |
http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/13527
|
|
Source |
Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan; Vol 4, No 1 (2022): FEBRUARI; 82-104
2337-6325 |
|
Language |
eng
|
|
Relation |
http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/13527/10552
|
|
Rights |
Copyright (c) 2021 Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan
|
|