Record Details

RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG)

Respon Publik

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG)
 
Creator safitri, ima -
 
Description Interaksi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dan salingberkaitan dalam sistem pemerintahan desa. Hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD tentunya akansangat membantu dalam upaya mewujudkan good governance. Good governance berarti kekuasaan yang didasarkanpada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana bentuk relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dan upaya apa saja yangdilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam mewujudkan good governance di DesaSupiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakanmetode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa: 1) Hubungan kemitraan antara BPD dan Kepala Desa kurang harmonis, hal initerlihat dari kerjasama yang dilakukan kurang solid sehingga menyebabkan berkurangnya rasa saling percaya dansaling menghargai antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. 2) Upaya-upaya yang dilakukanoleh pemerintah desa dalam mewujudkan good governance di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo KabupatenLumajang masih belum sepenuhnya memenuhi karakteristik good governance karena: Partisipasi masyarakat dalamsetiap kegiatan masih kurang, penegakan hukum yang ada masih belum sepenuhnya adil, anggaran dana desa masihbelum 100% transparan, respon pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum 100% baik, aspirasi masyarakatbelum sepenuhnya terserap dengan baik oleh BPD maupun Kepala Desa, pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat belum sepenuhnya adil, merata, efektif dan efisien, bentuk pertanggungjawaban kepada BPD maupunkepada masyarakat masih belum maksimal, visi dan strategi yang ada masih belum berjalan dengan baik.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Good governance.
 
Publisher Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2018-09-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artikel yang dipeer-review
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/1563
 
Source Respon Publik; Vol 12, No 2 (2018): Respon Publik
Respon Publik; Vol 12, No 2 (2018): Respon Publik
23028432
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/1563/1539
 
Rights ##submission.copyrightStatement##