Record Details

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DAN GENANGAN AIR DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang)

Respon Publik

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DAN GENANGAN AIR DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang)
 
Creator Pramudita, Taufan Eka
Cikusin, Yaqub
Anadza, Hirshi
 
Description Penelitian Dilakukan Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air Di Kota Malang. Pada Dinas PUPRPKP Kota Malang Di Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan Uraian 1) Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air Pada Dinas PUPRPKP Kota Malang 2)Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas PUPRPKP Kota Malang Dalam Menjalankan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air ?. Penelitian Ini Dilaksanakan Pada Musim Penghujan Dan Banjir Sehingga Penelitian Mengutamakan Keselamatan Peneliti Dan Informan. Sementara itu, peneliti ini dilihat dari terori kebijakan publik George C. Edward III yang mengemukakan model implementasi kebijakan yang bersandar pada empat variabel, yaitu 1)Komunikasi 2)Sumber daya 3)Disposisi 4)Struktur birokrasi. Untuk mengetahui penerapan kebijakan Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam penanggulangan banjir dan genangan air yang disebabkan oleh saluran drainase. Hasil penelitian dalam penulisan ini, Dinas PUPRPKP menjalan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Pelaksana dari program pembangunan drainase sendiri dilakukan oleh Dinas PUPRPKP seksi drainase kota Malang. Dinas PUPRPKP dalam menjalankan Implementasi Kebijakannya yaitu : pertama, Komunikasi, dalam hal ini Dinas PUPRPKP tidak bisa hanya melibatkan intasi Dinas PUPRPKP saja akan tetapi juga melibatkan instansi laiannya Kedua, Sumberdaya, Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan adanya dukungan dari Sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. 1) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam sumber daya manusia Dinas PUPRPKP dalam menjalankan implemtasi kebijakan belum bisa di katakan berhasil karena faktor kekurangan SDM, 2) Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Keuangan atau bisa disebut anggaran adalah salah hal yang dibutuhkan dalam sarana dan perasana dalam peningkatan, pemeliharaan, pembangunan saluran drainase melalui APBD. Ketiga, Disposisi dalam proses implementasi karakter pelaksana sangat mendukung berjalannya implementasi seperti komitmen, demokratis, dan kejujuran. Keempat. Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam melaksanakan program penanggulangan banjir dan genangan karena saluran drainase dilaksanakan oleh Bidang tata kelola air dan drainase perkotaan serta UPT.Kata Kunci : Kebijakan, Banjir, Drainase
 
Publisher Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2022-02-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15365
 
Source Respon Publik; Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik; 40-45
Respon Publik; Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik; 40-45
23028432
 
Language ind
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15365/11587
 
Rights ##submission.copyrightStatement##