AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PROSES PENETAPAN PENGADILAN
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
View Archive InfoField | Value | |
Title |
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PROSES PENETAPAN PENGADILAN
|
|
Creator |
Akbar, Joni
|
|
Description |
AbstrakTindak pidana zina dan kumpul kebo merupakan tindak pidana yang tidak didasarkan pada pemikiran yang sah dan jugak tidak didasarkan adanya pernikahan bagi pasangan kumpul kebo (hidup bersama tanpa adanya pernikahan). Kumpul kebo adalah hubungan antara dua orang yang tidak berada didalam perkawinan yang sah. Berdasarkan penjelasan diatas maka kumpul kebo dalam hal ini tidak termasuk sebagaimana kumpul kebo yang diatur didalam KUHP sehingga masyarakat adat memiliki pemahaman yang terlepas KUHP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus kumpul kebo di joyo suko metro merjosari malang serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan kumpul kebo dalam perspektif pidana positif. Jenis metode penilitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, adapun beberapa jenis pendekatan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarka hasil penelitian pada karya ilmiah ini ditemukan bahwa sanksi yang diberikan adalah semen sebanyak 50 sak untuk para pelaku kumpul kebo, apabila sanksi tersebut tidak dipenuhi ataupun pelaku menolak terhadap peberian sanksi tersebut maka tokoh masyarakat akan melepaskannya penilitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, adapun beberapa jenis pendekatan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Lokasi penelitian terletak di joyo suko metro kelurahan merjosari kecamatan lowokwaru malang.Kata kunci: tindak pidana, kumpul kebo, hukum adat AbstrakThis criminal act of adultery and kumpul kebo is a crime that is not based on legitimate thoughts and is not based on marriage for couples who gather together (living together without marriage). Kumpul kebo is a relationship between two people who are not in a legal marriage. Based on the explanation above, in this case, kumpul kebo, is not included in the cohabitation which is regulated in the Criminal Code so that the local people have an independence understanding of the Criminal Code. This study aims to determine the application of criminal sanctions in the case of kumpul kebo in Joyo Suko Metro Merjosari Malang and to find out how to regulate kumpul kebo in a positive criminal perspective. The type of research method used is sociological juridical, while several types of approaches are the legislative approach, and the case approach. The research is located in Joyo Suko Metro, Merjosari, Lowokwaru sub-district. Based on the results of the research in this scientific work, it was found that the sanctions given were as much as 50 sacks of cement for perpetrators, if the sanctions were not fulfilled or the perpetrators refused the sanctions, the community leaders would release them.Keywords: criminal acts, cohabiting, customary law
|
|
Publisher |
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
|
|
Contributor |
—
|
|
Date |
2019-07-16
|
|
Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
|
Format |
application/pdf
|
|
Identifier |
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3279
|
|
Source |
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
2745-9829 0854-7254 |
|
Language |
eng
|
|
Relation |
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3279/2943
|
|
Rights |
Copyright (c) 2019 Dinamika Hukum
|
|