Record Details

PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN
 
Creator Arifahhana, Farras
 
Description ABSTRACT      The legislation in Indonesia has set the electronic evidence for  verification or evidence at the trial. Because such arrangements apply only to specific crimes. The formulation of the problem as follows: How the strengths and weaknesses of electronic evidence in criminal cases in the trial and How was the used of the electronic evidence in accordance with the laws in Indonesia ?. Using type of study as juridical normatif (Normatif Legal Research) done based on the regulations and legal material resources. It has explained in Article (5) UU ITE regulation because it does not explain part of the evidence provides an extension to the electronic evidence in accordance with valid evidence under section 184 verse (1) KUHAP. Legislation that regulates electronic evidence in its evidence like terrorism, corruption, money laundry, insider trading, corporate documents, forest destruction and electronic information and transaction laws.Keyword: electronic evidence, Strengths and Weaknesses, Legislation  ABSTRAK      Perundang-undangan di Indonesia ada yang telah mengatur alat bukti elektronik dalam pembuktiannya di Persidangan. Tetapi pengaturan tersebut hanya berlaku pada peraturan khusus. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana kekuatan dan kelemahan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Persidangan serta Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Kekuatan dan kelemahan alat bukti elektronik masih menimbulkan pro dan kontra meskipun telah diatur dalam pasal 5 UU ITE karena pada pasal tersebut tidak menjelaskan bagian alat bukti mana yang memberikan perluasan terhadap alat bukti elektronik sesuai dengan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik dalam pembuktiannya seperti terorisme, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, dokumen perusahaan, kerusakan hutan dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.Kata Kunci : Alat bukti elektronik, kekuatan dan kelemahan, peraturan perundang-undangan.
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5477
 
Source Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; 344 - 357
2745-9829
0854-7254
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5477/4692
 
Rights Copyright (c) 2020 Dinamika Hukum