Record Details

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENYEDIAAN INFRASTUKTUR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI PASAL 97 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENYEDIAAN INFRASTUKTUR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI PASAL 97 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
 
Creator Saputra, Nico
 
Description  AbstractThe rights facility for all citizen there seems not yet fully implemeted, especially for person with disabillity which is rights to have accreditation and education,  the are not facilitated by the state. This also affects for independence of person with disabillity, which is they should obtain the facilities and infrastructure in accordance with the acces that set by government. We can see the general infrastructure builidings like mall, the builidings that own by government, sidewalk, and the road specifically designated for person with disabillities that that are not propertly used. This research had purpose to find out : 1) how the government fullfil infrastructure requiresment for the person with disabillity in Malang; 2) To find out how far the regional government on implementing and regulating infrastructure for the person with disabillity. The methods of this research is juridicial and empiricial. The kind of this approach is sociological, the data source for this research is primary and secondary data. The data collection techniques were carried out by observation with interview.The result of research concluded that infrastructure for the person of disabillty that are not properly used, the minimum of general facilities and public service facilities there are make the person with disabillty didn’t have any free space, so the person with disabillty had difficult situation for being independence life.Hak fasilitas publik untuk semua warga negara nampaknya belum seluruhnya terlaksana terutama saya menekankan kepada penyandang disabilitas dimana haknya dalam memperoleh aksebelitas, pendidikan, tidak difasilitasi oleh negara.Hal ini juga berpengaruh dalam kemandirian kaum disabilitas dengan sarana prasarana yang diperolehnya demi kenyamanan akses. bisa dilihat di pembangunan-pembangunan infrastruktur yang bersifat umum seperti mall, gedung instansi milik kepemerintahan, trotoar, dan jalan yang khusus di peruntuhkan untuk kaum disabilitas yang tidak terpenuhi secara merata.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahuiBagaimanapemenuhan infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang; 2) Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan implementasi aturan infrasturktur Penyandang Disabilitas.Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian “yuridis empiris”. Jenis dan pendekatan penelitian ialah pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari; Data primer, Data sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dengan teknik interview.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa infrastruktur bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, kurangnya fasilitas – fasilitas umum maupun fasilitas pelayanan publik membuat penyandang disabilitas tidak memiliki ruang gerak bebas, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk bisa hidup secara mandiri. 
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2019-07-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3286
 
Source Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
2745-9829
0854-7254
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3286/2953
 
Rights Copyright (c) 2019 Dinamika Hukum