Record Details

ANALISIS YURIDIS PROSES PENUNTUTAN PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title ANALISIS YURIDIS PROSES PENUNTUTAN PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
 
Creator Pertiwi, Novalia
 
Description Rapid technological developments in the current era of globalization have provided many benefits in progress in various social aspects. The use of technology by humans to help complete work is a necessity in life. Apart from the rapid technological advances in crime, both ordinary crimes and extraordinary crimes are committed, one of which is corruption. Corruption is a form of crime that is extraordinary crime or extraordinary crime which is quite worrying at this time. with the existence of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which was later amended as well as amended into Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, the regulation is expected to be able to prevent the development of crimes especially concerning corruption committed by civilians together with members of the military (koneksitas). The problem in this thesis is juridical analysis related to the process of Prosecution of the Case of Perspectives in perspective of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Determination of Places to Judge Case connectivity perspective of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption.Based on the results of the research and discussion, after the enactment of the Law on the Eradication of Corruption in the process of prosecuting connection cases both at the first (first) court level until the Final Court still adheres to the provisions referred to in Article No. 31 of 1997 concerning Military Courts ( Article 198- Article 203), Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power (Article 16), Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (article 89-article 94) and in determining the place to adjudicate connectivity cases based on analysis of the case is using Article 89 paragraph (1) in the Criminal Procedure Code.Keyword : technology, crime and Constitution Perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan adalah suatu keharusan dalam kehidupan. Terlepas dari kemajuan teknologi yang cepat dalam kejahatan, kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa dilakukan, salah satunya adalah korupsi. Korupsi adalah bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa yang cukup mengkhawatirkan saat ini. dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemen serta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan tersebut diharapkan dapat mencegah perkembangan kejahatan terutama menyangkut korupsi yang dilakukan oleh warga sipil bersama dengan anggota militer (koneksitas). Masalah dalam tesis ini adalah analisis yuridis terkait dengan proses Penuntutan Kasus Perspektif dalam perspektif UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penentuan Tempat untuk Hakim Kasus konektivitas perspektif perspektif UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, setelah diberlakukannya UU Pemberantasan Korupsi dalam proses penuntutan kasus-kasus koneksi baik di tingkat pengadilan pertama (pertama) sampai Pengadilan Akhir masih mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer (Pasal 198 - Pasal 203), UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 16), UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 89-pasal 94) dan dalam menentukan tempat untuk mengadili kasus-kasus konektivitas berdasarkan analisis kasus menggunakan Pasal 89 ayat (1) dalam KUHAP.Kata kunci: teknologi, kejahatan dan Konstitusi
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2019-07-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3416
 
Source Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
2745-9829
0854-7254
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3416/3105
 
Rights Copyright (c) 2019 Dinamika Hukum