Record Details

SANKSI PIDANA BAGI MITRA OJEK ONLINE DAN TAKSI ONLINE YANG TERBUKTI MELAKUKAN ORDER FIKTIF DITINJAU DARI KUHP DAN UU ITE

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title SANKSI PIDANA BAGI MITRA OJEK ONLINE DAN TAKSI ONLINE YANG TERBUKTI MELAKUKAN ORDER FIKTIF DITINJAU DARI KUHP DAN UU ITE
 
Creator Saputra, Febrian Firdaus
 
Description ABSTRAKPerbuatan melanggar hukum dengan melakukan order fiktif dengan maksud menguntungkan diri sendiri termuat di dalam KUHP yakni Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya) atau yang biasa disebut dengan oplichting, sedangkan Pasal 30 ayat (3) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik lebih relevan dengan kejahatan orderan fiktif. , Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Perbandingan/Komparatif (Comparative Approach). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik library research Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti dengan fokus permasalahan sebagai berikut : Bagaimana sanksi pidana bagi mitra ojek online dan taksi online yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Bagaimana sanksi pidana bagi mitra ojek online dan taksi online yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik?ABSTRACViolating the law by making a fictitious order with the intention of benefiting oneself is contained in the Criminal Code, namely Article 378 (main form) and Article 379 (special form). ) or what is commonly referred to as oplichting, while Article 30 paragraph (3) contained in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction is more relevant to fictitious order crimes. This research is a normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. While the approach method used in this research is the Statute Approach, the Case Approach, the Conceptual Approach, and the Comparative Approach. Then the legal material search technique is to use the research library technique. Based on the description stated above it is interesting to study and research with a focus on the following problems: What are the criminal sanctions for online motorcycle taxi and online taxi partners who are proven to have made fictitious orders according to the Criminal Code? What are the criminal sanctions for online motorcycle taxi and online taxi partners who are proven to have made fictitious orders according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction?
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2021-06-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9471
 
Source Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; 1324-1341
2745-9829
0854-7254
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9471/7847
 
Rights Copyright (c) 2021 Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum