Record Details

KEKUATAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title KEKUATAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
 
Creator Amrullah, Mohammad Fahmi
 
Description AbstractNowadays there is a lot of Corruption committed by state officials in Indonesia. Therefore the Corruption Eradication Commission (KPK) as an Independent Institution, has a tough task to investigate the perpetrators of Corruption in Indonesia. Of course the KPK in the trial requires strong evidence in revealing the special criminal offender, namely corruption. With this evidence, the Corruption Eradication Commission will be able to prove that the perpetrators are proven to have committed criminal acts of corruption. It is known that the Corruption Eradication Commission has just been revised, Act Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 Concerning the Commission Eradication of Corruption.Where there are changes to the procedures listed in the new law. Referring to how the KPK can conduct wiretapping and obtain official permission to conduct wiretapping of perpetrators who are indicated to have committed crimes of corruption.Keywords: Tapping, Corruption, Strength of Evidence.ABSTRAKSaat ini marak sekali terjadi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara di Indonesia. Maka dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen, memiliki tugas berat untuk mengusut pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tentu pihak KPK dalam persidangan memerlukan alat bukti yang kuat dalam mengungkap pelaku pidana khusus yaitu korupsi. Dengan adanya alat bukti tersebut, KPK akan dapat membuktikan bahwa pihak pelaku terbukti melakukan tindak pidana korupsi Di ketahui bahwa Undang-undag KPK baru saja di revisi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dimana ada perubahan prosedur yang tertera di undang-undang baru tersebut. Mengacu pada bagaimana KPK dapat melakukan penyadapan dan mendapat izin resmi untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Kekuatan Alat Bukti.
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2020-08-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7109
 
Source Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; 1395-1406
2745-9829
0854-7254
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7109/6391
 
Rights Copyright (c) 2020 Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum