Record Details

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DAN LESSEE DALAM HAL PELANGGARAN HUKUM

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DAN LESSEE DALAM HAL PELANGGARAN HUKUM
 
Creator Lutfi, Muzdalifah
 
Description AbstrakMasyarakat pada zaman modern ini semakin banyak jumlah populasinya, dari perkembnangan ini tercatat sudah 133,17 juta penduduk Indonesia. Secara langsung semakin banyak penduduk yang hidup di Indonesia maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama mengenai kendaraan, dan barang modal untuk bisa menjalankan suatu usaha demi memenuhi nkebutuhan keluarga. Kebutuhan yang semakin meningkat ini tidak didukung dengan tingkat perekonomian yang dimiliki, karena pada zaman ini masyarakat kebanyakan menjadi masyarakat yang konsumtif. Ini terlihat dari perkembangan kredit yang diajukan masyarakat ke lembaga bank untuk bisa memenuhi kebutuhan, tetapi di lembaga perbankan ini sangat susah untuk mencairkan dana besar guna modal untuk memulai mendirikan suatu usaha, sehingga pemerintah sebagai regulator yang melihat kebutuhan masyarakatnya untuk memiliki kendaraan, dan memiliki sejumlah  modal mengeluarkan sebuah lembaga keuangan bukan bank yang bertugas untuk memberikan pembiayaan berupa sewa guna usaha, yang mana dalam sewa guna usaha ini terdapat para pihak yaitu lessee (debitur) dan lessor (perusahaan finance), lessee dalam melakukan sewa guna usaha ini bisa menggunakan barang yang disewa selama jangka waktu tertentu dan membayar uang sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.Kata kunci: Sewa guna usaha, hak opsi, perlindungan hukum AbstractThe number of population in this modern era is continuous to grow, and now, the population in Indonesia is 133.17 million people. The more population, the higher the level of needs needed such as vehicle and capital goods to run a business. This increasing need is not supported by the level of economy that is owned because in today’s era, most people become consumptive societies.  It can be seen from the large number of loan applications by the community to the bank to fulfill their needs. However, the banking institution is very difficult to approve the large loans applications for setting up a business. As the result, the government as the regulator who sees the community needs to own a vehicle establishes the non-bank financial institution whose   job to provide financing in the form of leasing in which there are parties namely lessee (debtor) and lessor (finance company). In making lease, the lessee can use the rented goods for a certain period of time and pay the rent in accordance with the agreed agreement. In addition, this lease also has differentiator from the other agreements. Keyword: rent, option rights, legal protection 
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2019-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1972
 
Source Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
2745-9829
0854-7254
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1972/1878
 
Rights Copyright (c) 2019 Dinamika Hukum