Record Details

LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Jurnal Hukum dan Kenotariatan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA
 
Creator Puspita Dewi, Reni
 
Description  Pengaturan pendaftaran dan pendirian Perseroan Komanditer terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. Pertama menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer diwajibkan untuk mendaftar di Pengadilan Negeri, Kedua, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Adminitrasi Badan Usaha. Dari 2 (dua) dasar hukum tersebut terjadi pertentangan norma diantara keduanya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendaftaran Perseroan Komanditer. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui legalitas pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer yang melebihi batas maksimal. Jenis Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu perundang-undangan dan literatur serta hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (library research).Kata Kunci: Legalitas, Perseroan Komanditer (CV), SABU There are 2 (two) different legal regulations for the registration and establishment of Limited Partnership. First, according to Article 23 of the KUHD (Commercial Law Book) state that Limited Partnership are required in the District Court. Second, according to the Regulation of the Ministerial of Law and Human Rights Number 17 of 2018, concerning the Registration of Limited Partnership Company submitted by the Petitioner to the Minister through Business Entity Administration System. Both legal bases created conflict of norms between the two which causes the absence of legal certainty in the Limited Partnership Company. This study is aimed at knowing the legality regitration of Limited Partnership that exceeds the maximum limit. The research applied a normative juridical with statutory approach (statue approach) and conceptual approach. The legal materials are legislation and literatures of research results. Legal material collection techniques  through library research.  Keywords: Legality, Limited Partnership (CV), SABU
 
Publisher Universitas Islam Malang
 
Contributor —
 
Date 2022-02-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/14224
10.33474/hukeno.v6i1.14224
 
Source Jurnal Hukum dan Kenotariatan; Vol 6, No 1 (2022); 278-290
26557789
25493361
10.33474/hukeno.v6i1
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/14224/pdf
 
Rights Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum dan Kenotariatan