Record Details

ANALISIS YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA (STAATSFUNDAMENTALNORM)

Negara dan Keadilan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title ANALISIS YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA (STAATSFUNDAMENTALNORM)
 
Creator Pahlevi, Yusron
 
Description Abstrak Untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya dan meletakan kekuasaan di bawah kekuasaannya dan membangunkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dasar pertimbangan diletakannya Pancasila di dalam kedudukan tertinggi tidak saja karena sumber dari segala sumber hukum, tetapi substansi dari Pancasila mengandung nilai filosofis, memiliki muatan sebagai identitas hukum nasional dan tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi lebih kepada asas-asas fundamental. Artinya, Pancasila itu menjadi berlaku karena merujuk pada prinsip sebagai sebuah kebenaran umum atau dasar realitas yang ada di Indonesia. Sebagai dasarnya, maka Pancasila tidaklah mungkin dapat terjadi produk-produk hukum atau perundang-undangan yang dihasilkannya berkhianat dengan kebenaran dan keagungan Pancasila itu sendiri.Kata Kunci : Pancasila, norma, norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) Abstract To regulate and be able to formulate legislation, national legal politics must refer to moral and religious-based Pancasila, respect and protect human rights without discrimination and racism, uniting all elements of the nation with all its primordial ties and putting power under his authority and build social justice for all the people of Indonesia. The basis of consideration is the placement of Pancasila in the highest position not only because of the source of all sources of law, but the substance of Pancasila contains philosophical values, has a charge as national legal identity and does not regulate orders, prohibitions and sanctions, but rather on fundamental principles. That is, the Pancasila becomes valid because it refers to the principle as a general truth or the basis of reality in Indonesia. As a basis, the Pancasila is impossible for legal or legislative products to occur which result in betraying the truth and majesty of the Pancasila itself.Keywords: Pancasila, Norms, State Fundamental Norms (Staatsfundamentalnorm)
 
Publisher UNIVERSITAS ISLAM MALANG
 
Contributor —
 
Date 2019-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4479
10.33474/hukum.v8i1.4479
 
Source Negara dan Keadilan; Vol 8, No 1 (2019): Februari
2302-7010
10.33474/hukum.v8i1
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4479/4042
 
Rights Copyright (c) 2019 Negara dan Keadilan