Negara dan Keadilan
- » ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG SENGKETA...
- » STUDI PEMIKIRAN PROF. YUSRIL IHZA MAHENDRA TENTANG TRANSFORMASI SYARI’AT ISLAM KE DALAM...
- » ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR :...
- » ASAS MONOGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA
- » KONSTRUKSI KONSEP MENJANJIKAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UU...
- » MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA
- » PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
- » PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU. NO. 8...
- » EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN
- » ANALISIS YURIDIS FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
- » PELAKSANAA DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
- » IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. POMI DI DESA BHINOR KECAMATAN...
- » GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
- » PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KECELAKAAN PENERBANGAN DALAM MEMPEROLEH GANTI RUGI
- » SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM...
- » PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA APARATUR SIPIL NEGARA
- » WEWENANG TIM PENILAI (APPRAISAL) DALAM MENENTUKAN NILAI LIMIT LELANG HAK TANGGUNGAN
- » EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014
- » PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA...
- » PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
- » PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN...
- » PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN...
- » PELAKSANAAN PILKADA SUSULAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA TANGGAL...
- » OTORITAS WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DAN PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA)...
- » REFORMULASI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL